YOGYAKARTA sebuah Kerajaan dan Sejarah Singkatnya

•9 Desember 2010 • Tinggalkan sebuah Komentar

SEJARAH KOTA JOGJA….

DIY adalah sebuah daerah otonomi setingkat propinsi, satu dari 26 daerah Tingkat I yang ada di Indonesia. Propinsi ini beribukota di Yogyakarta, sebuah kota yang kaya predikat, baik berasal dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata. Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati. Yogyakarta berarti Yogya yang kerta, Yogya yang makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Sumber lain mengatakan, nama Yogyakarta diambil dari nama (ibu) kota Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta lazim diucapkan Jogja(karta) atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa).

Sebutan kota perjuangan untuk kota ini berkenaan dengan peran Yogyakarta dalam konstelasi perjuangan bangsa Indonesia pada jaman kolonial Belanda, jaman penjajahan Jepang, maupun pada jaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yogyakarta pernah menjadi pusat kerajaan, baik Kerajaan Mataram (Islam), Kesultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman. Sebutan kota kebudayaan untuk kota ini berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan budaya bernilai tinggi semasa kerajaan-kerajaan tersebut yang sampai kini masih tetap lestari. Sebutan ini juga berkaitan dengan banyaknya pusat-pusat seni dan budaya. Sebutan kata Mataram yang banyak digunakan sekarang ini, tidak lain adalah sebuah kebanggaan atas kejayaan Kerajaan Mataram.

Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potenssi propinsi ini dalam kacamata kepariwisataan. Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Berbagai jenis obyek wisata dikembangkan di wilayah ini, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan, bahkan, yang terbaru, wisata malam. Predikat sebagai kota pelajar berkaitan dengan sejarah dan peran kota ini dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di samping adanya berbagai pendidikan di setiap jenjang pendidikan tersedia di propinsi ini, di Yogyakarta terdapat banyak mahasiswa dan pelajar dari 26 propinsi (dulunya 27 propinsi sebelum Timor Timur keluar dari negara kesatuan Indonesia) di Yogyakarta. Tidak berlebihan bila Yogyakarta disebut sebagai miniatur Indonesia.

Disamping predikat-predikat di atas, sejarah dan status Yogyakarta merupakan hal menarik untuk disimak. Nama daerahnya memakai sebutan DIY sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah Yogyakarta, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejarah Kraton Yogyakarta

Setelah Perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi diberi wilayah Yogyakarta. Untuk menjalankan pemerintahannya, Pangeran Mangkubumi membangun sebuah istana pada tahun 1755 di wilayah Hutan Beringan. Tanah ini dinilai cukup baik karena diapit dua sungai, sehingga terlindung dari kemungkinan banjir. Raja pertama di Kesultanan Yogyakarta adalah Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono I (HB I).

Penamaan dan Makna Tata Letak

Karaton, Keraton atau Kraton, berasal dari kata ka-ratu-an, yang berarti tempat tinggal ratu/raja. Sedang arti lebih luas, diuraikan secara sederhana, bahwa seluruh struktur dan bangunan wilayah Kraton mengandung arti berkaitan dengan pandangan hidup Jawa yang essensial, yakni Sangkan Paraning Dumadi (dari mana asalnya manusia dan kemana akhirnya manusia setelah mati).

Garis besarnya, wilayah Kraton memanjang 5 km ke arah selatan hingga Krapyak dan 2 km ke utara berakhir di Tugu. Pada garis ini terdapat garis linier dualisme terbalik, sehingga bisa dibaca secara simbolik filosofis. Dari arah selatan ke utara, sebagai lahirnya manusia dari tempat tinggi ke alam fana, dan sebaliknya sebagai proses kembalinya manusia ke sisi Dumadi (Tuhan dalam pandangan Jawa). Sedangkan Kraton sebagai jasmani dengan raja sebagai lambang jiwa sejati yang hadir ke dalam badan jasmani.

Kraton menuju Tugu juga diartikan sebagai jalan hidup yang penuh godaan. Pasar Beringharjo melambangkan godaan wanita. Sedangkan godaan akan kekuasaan dilambangkan lewat Gedung Kepatihan. Keduanya terletak di sebelah kanan. Jalan lurus itu sendiri sebagai lambing manusia yang dekat dengan Pencipta (Sankan Paraning Dumadi).

Secara sederhana, Tugu perlambangan Lingga (laki-laki) dan Krapyak sebagai Yoni (perempuan). Dan Kraton sebagai jasmani yang berasal dari keduanya.
Makna Tata Ruang Kraton Yogyakarta. Setelah diguncang gempa tahun 1867, Kraton mengalami kerusakan berat. Pada masa HB VII tahun 1889, bangunan tersebut dipugar. Meski tata letaknya masih dipertahankan, namun bentuk bangunan diubah seperti yang terlihat sekarang

Tugu dan Bangsal Manguntur Tangkil atau Bangsal Kencana (tempat singgasana raja), terletak dalam garis lurus, ini mengandung arti, ketika Sultan duduk di singgasananya dan memandang ke arah Tugu, maka beliau akan selalu mengingat rakyatnya (manunggaling kawula gusti).

Tatanan Kraton sama seperti Kraton Dinasti Mataram pada umumnya. Bangsal Kencana yang menjadi tempat raja memerintah, menyatu dengan Bangsal Prabayeksa sebagai tempat menyimpan senjata-senjata pusaka Kraton (di ruangan ini terdapat lampu minyak Kyai Wiji, yang selalu dijaga abdi dalem agar tidak padam), berfungsi sebagai pusat. Bangsal tersebut dilingkupi oleh pelataran Kedhaton, sehingga untuk mencapai pusat, harus melewati halaman yang berlapis-lapis menyerupai rangkaian bewa (ombak) di atas lautan.

Tatanan spasial Kraton ini sangat mirip dengan konstelasi gunung dan dataran Jambu Dwipa, yang dipandang sebagai benua pusatnya jagad raya. Dari utara ke selatan area Kraton berturut-turut terdapat Alun-Alun Utara, Siti Hinggil Utara, Kemandhungan Utara, Srimanganti, Kedhaton, Kemagangan, Kemandhungan Selatan, Siti Hinggil Selatan dan Alun-Alun Selatan (pelataran yang terlindung dinding tinggi).

Sedangkan pintu yang harus dilalui untuk sampai ke masing-masing tempat berjumlah sembilan, disebut Regol. Dari utara terdapat gerbang, pangurukan, tarub agung, brajanala, srimanganti, kemagangan, gadhung mlati, kemandhungan dan gading.

Brongtodiningrat memandang penting bilangan ini, sebagai bilangan tertinggi yang menggambarkan kesempurnaan. Hal ini terkait dengan sembilan lubang dalam diri manusia yang lazim disebut babahan hawa sanga. Kesakralan setiap bangunan Kraton, diindikasikan dari frekuensi serta intensitas kegiatan Sultan pada tempat tersebut.

Alun-Alun, Pagelaran, dan Siti Hinggil, pada tempat ini Sultan hanya hadir tiga kali dalam setahun, yakni pada saat Pisowan Ageng Grebeg Maulud, Sawal dan Besar. Serta kesempatan yang sangat insidental yang sangat khusus misal pada saat penobatan Sultan dan Penobatan Putra Mahkota atau Pangeran Adipati Anom.

Kraton Yogyakarta memanglah bangunan tua, pernah rusak dan dipugar. Dilihat sekilas seperti bangunan Kraton umumnya. Tetapi bila kita mendalami Kraton Yogyakarta, yang merupakan contoh terbesar dan terindah dengan makna simbolis, sebuah filosofi kehidupan, hakikat seorang manusia, bagaimana alam bekerja dan manusia menjalani hidupnya dan berbagai perlambangan eksistensi kehidupan terpendam di dalamnya.

Iklan

Sejarah Maritim Indonesia

•10 Mei 2011 • Tinggalkan sebuah Komentar

Sejarah Maritim yang Terlupakan

Oleh Dr. Y. Paonganan, S.Si.,M.Si.

Sejarah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan, hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Peneuman situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan perahu-perahu layar, menggambarkan bahwa nenek moyang Bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut, selain itu ditemukannya kesamaan benda-benda sejarah antara Suku Aborigin di Australia dengan di Jawa menandakan bahwa nenek moyang kita sudah melakukan hubungan dengan bangsa lain yang tentunya menggunakan kapal-kapal yang laik layar. Kerajaan Sriwijaya (683 M – 1030 M) memiliki armada laut yang kuat, menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Pengaruhnya meliputi Asia Tenggara yang mana hal ini dikuatkan oleh catatan sejarah bahwa terdapat hubungan yang erat dengan Kerajaan Campa yang terletak di antara Camboja dan Laos.

Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah bersama kerajaan lainnya seperti Kerajaan Tarumanegara telah membangun Candi Borobudur yang pada relief dindingnya dapat terlihat gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kokoh dan telah menggunakan layar segi empat yang lebar. Kejayaan Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara telah memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lintas laut. Perkembangan Kerajaan Singosari dipandang sebagai ancaman bagi Kerajaan Tiongkok dimana saat itu berkuasa Kaisar Khu Bilai Khan. Keinginan untuk menaklukkan Kerajaan Singosari dilakukan Khu Bilai Khan dengan mengirim kekuatan armadanya hingga mendarat di Pulau Jawa. Disaat Kertanegara harus berhadapan dengan kekuatan armada Khu Bilai Khan, Raden Wijaya memanfaatkan momentum ini untuk membelot melawan Kertanegara dan mendirikan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit (1293 M – 1478 M) selanjutnya berkembang menjadi kerajaan maritim besar yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang luas meliputi wilayah Nusantara. Dengan kekuatan armada lautnya, Patih Gajah Mada mampu berperang untuk memperluas wilayah kekuasaan, sekaligus menanamkan pengaruh, melaksanakan hubungan dagang dan interaksi budaya. Bukti-bukti sejarah ini tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari Bangsa Indonesia sudah bertumbuh sejak dahulu.

Berbagai dokumen tentang kejayaan bahari Bangsa Indonesia pada masa lalu, namun dalam perjalanannya kemudian mengalami keredupan. Setidaknya ada dua sebab terjadinya hal ini, yaitu praktek kebaharian kolonial Belanda pada masa lalu; dan kebijakan pembangunan bahari pada masa rezim Orde Baru. Pada masa kolonial Belanda, atau sekitar abad ke -18, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut, misalnya larangan berdagang selain dengan pihak Belanda, padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari nusantara, seperti Bugis-Makassar, Sriwijaya, Tarumanegara, dan peletak dasar kebaharian Ammana Gappa di Sulawesi Selatan. Akibatnya budaya bahari bangsa Indonesia memasuki masa suram. Kondisi ini kemudian berlanjut dengan minimnya keberpihakan rezim Orde Baru untuk membangun kembali Indonesia sebagai bangsa bahari. Akibatnya, dalam era kebangkitan Asia Pasifik, pelayaran nasional kita kalah bersaing dengan pelayaran asing akibat kurangnya investasi. Pada era kolonialisme terjadi pengikisan semangat bahari Bangsa Indonesia yang dilakukan oleh kolonial dengan menggenjot masyarakat indonesia untuk melakukan aktivitas agraris untuk kepentingan kolonial dalam perdagangan rempah-rempah ke Eropa. Mengembalikan semangat bahari itu tidak mudah, diperlukan upaya yang serius dari semua elemen bangsa.

Sudah sepantasnya kita mengoptimalkan Unclos 1982 yang merupakan peluang terbesar negara kepulauan, namun lemahnya perhatian dan keberpihakan pemerintah di laut maka beberapa kerugian yang ditimbulkannya, seperti lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 dengan alasan “ineffective occupation” atau wilayah yang diterlantarkan. Posisi strategis Indonesia setidaknya memberikan manfaat setidaknya dalam tiga aspek, yaitu; alur laut kepulauan bagi pelayaran internasional (innocent passage, transit passage, dan archipelagic sea lane passage) berdasarkan ketentuan IMO; luas laut territorial yang dilaksanakan sejak Deklarasi Djuanda 1957 sampai dengan Unclos 1982 yang mempunyai sumberdaya kelautan demikian melimpah; dan sumber devisa yang luar biasa jika dikelola dengan baik. Minimnya keberpihakan kepada sektor bahari (maritime policy) salah satunya menyebabkan masih semrawutnya penataan selat Malaka yang sejatinya menjadi sumber devisa; hal lainnya adalah pelabuhan dalam negeri belum menjadi international hub port, ZEE yang masih terlantar, penamaan dan pengembangan pulau-pulau kecil, terutama di wilayah perbatasan negara tidak kunjung tuntas, serta makin maraknya praktik illegal fishing, illegal drug traficking, illegal people, dan semakin meningkatnya penyelundupan di perairan Indonesia.

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningakatkan kesejahteraan bangsa Indonesia secara menyeluruh dan merata. Seiring dengan tujuan tersebut maka kemampuan pertahanan dan keamanan harus senantiasa ditingkatkan agar dapat melindungi dan mengamankan hasil pembangunan yang telah dicapai. Pemanfaatan potensi sumber daya nasional secara berlebihan dan tak terkendali dapat merusak atau mempercepat berkurangnya sumber daya nasional. Pesatnya perkembangan teknologi dan tuntutan penyediaan kebutuhan sumber daya yang semakin besar mengakibatkan laut menjadi sangat penting bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, perubahan orientasi pembangunan nasional Indonesia ke arah pendekatan bahari merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendesak. Wilayah laut harus dapat dikelola secara profesional dan proporsional serta senantiasa diarahkan pada kepentingan asasi bangsa Indonesia di laut. Beberapa fungsi laut yang harusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan berbasis bahari adalah; laut sebagai media pemersatu bangsa, media perhubungan, media sumberdaya, media pertahanan dan keamanan sebagai negara kepulauan serta media untuk membangun pengaruh ke seluruh dunia.

Sumber: http://indomaritimeinstitute.org

REVOLUSI SOSIAL DI SUMATERA TIMUR

•25 Maret 2010 • 4 Komentar

Pengantar…

Pada tanggal 3 Maret 1946 tengah malam meletuslah “Revolusi Sosial” di berbagai wilayah di Sumatera Timur. Dipelopori oleh PESINDO/ PKI, Istana diserbu dan dirampok, beberapa orang raja dan kaum bangsawan dibunuh. Dalam peristiwa ini, dendam pribadi turut membonceng. Seteru dicap “kaki tangan NICA” dan dibunuh. Terror berkecamuk di wilayah NRI yang makmur ini. Dalam kesempatan ini, rencana PKI pararel dengan rencana NICA, yaitu menimbulkan anarki di wilayah NRI. Hanya Istana Serdang yang tidak diserbu. Pada malam itu, Panglima TKR, Kolonel A. Tahir yang sedang rapat staf, menerima telpon dari TKR Pematang bahwa terror telah meletus dan raja-raja telah dibunuh PKI. Kolonel Tahir segera memerintahkan Kapten Tengku Nurdin (Komandan Batalyon TKR di Melati) agar mengambil alih pengwalan keratin kota Galuh di Perbaungan. (Zainudin, A. Rachman. 1997: 148)
Jutaan nyawa para bangsawan di Sumatera Timur harus dicabut paksa ditangan gerombololan Revolusi yang mengatasnakaman pro-Republik Indonesia. Mereka menyebutkan bahwa para Sultan, Raja, Datuk ataupun Tuan adalah musuh perjuangan Rakyat Republik Indonesia. Benteng Feodalisme harus dihancurkan dari Sumatera Timur.
Tanggal 3 Maret 1946, Revolusi Sosial di Sumatera Timur kemudian pecah. Aksi massa Pesindo, PNI dan PKI melakukan revolusi (pemberontakan) besar-besaran secara biadab dan serempak di Sumatera Timur, membumihanguskan istana-istana kerajaan, memburu para kaum bangsawan , menculik dan lalu dibunuh. Mereka menyebutkan bahwa para Sultan, Raja, Datuk ataupun Tuan adalah musuh perjuangan Rakyat Republik Indonesia. Benteng Feodalisme harus dihancurkan dari Sumatera Timur. Tanggal 6 Maret 1946, Wakil Gubernur Dr. Amir secara resmi mengangkat M. Joenoes Nasoetion sebagai Residen Sumatera Timur.

Bagaimanakah langkah yang ditempuh oleh Dr. Amir dan M. Joenoes Nasution untuk memobilisasi massa di daerah Sumatera Timur?

Pada tanggal 5 Maret Wakil Gubernur Mr. Amir mengeluarkan pengumuman: Bahwa gerakan itu suatu “Revolusi Sosial”, Supaya korban Revolusi Sosial itu harus diminimalisir, Residen Sumatera Timur dipimpin oleh Yunus Nasution untuk sementara waktu yang bekerjasama dengan BP.KNI maupun Volksfront, dan Mr. Luat Siregar diangkat menjadi Juru Damai (Pacifikator) untuk seluruh wilayah Sumatera Timur dengan kewenangan seluas-luasnya. (Zainudin, A. Rachman: 152-153)
Rupa-rupanya Dr. Amir dan M. Joenoes Nasution telah merekayasa pergerakan rakyat sedemikian rupa untuk memuluskan perjuangan rakyat, terwujudnya pemerintahan Republik Indonesia yang berdaulat di Sumatera. Merangsang perjuangan rakyat dengan membumihanguskan benteng feodalisme (kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur), membabat habis keturunan Sultan, Datuk, Raja, Tuan, dan menggantikan kekuasaannya menjadi kekuatan rakyat.
Akhirnya dengan mulus, gerakan revolusi memaksa penghapusan otonomi kekuasaan Sultan, Raja dan Tuan di Sumatera Timur secara resmi diproklamirkan. Revolusi sosial menyisakan cerita pembantaian jutaan nyawa, pemenggalan jutaan kepala di Sumatera Timur. Keterlibatan aktivis Partai Komunis dalam revolusi sosial di Sumatera Timur memberikan kontribusi besar. Terlebih lagi Ketua PKI Sumatera Timur waktu itu (M. Joenoes Nasoetion) kemudian diangkat langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Dr. Amir sebagai Residen Sumatera Timur, sehingga revolusi ini terus berlangsung sekian waktu. Tentara pemerintah Republik Indonesia waktu itu tidak dapat berbuat banyak. Pergerakan aktivis pro-kemerdekaan yang semula teroganisir malah menjadi brutal sehingga kekacauanpun terjadi di seluruh Sumatera Timur. Aksi revolusi sosial di Sumatera Timur sedikit mencoreng perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di mata Internasional.

Buku Referensi
1) Johan, Bahder. 1980 . Pengabdi Kemanusiaan. Jakarta: Gunung Agung
2) Zainudin, A. Rachman. 1997. Denyut Nadi Revolusi Indonesia. Jakarta: Gramedia
3) Hasjmy, A. 1985. Semangat Merdeka. Jakarta: Bulan Bintang

SUMBER-SUMBER SEJARAH BELANDA UNTUK SEJARAH INDONESIA

•28 Januari 2010 • Tinggalkan sebuah Komentar

PENDAHULUAN

Bagi para pelajar sejarah Indonesia, pengetahuan tentang bahasa Belanda dan sumber-sumber Belanda mutlak diperlukan. Hampir semua dokumen resmi dan sebagian besar memoar pribadi serta gambaran mengenai negeri ini, yang muncul selama lima puluh tahun terakhir, tertulis dalam bahasa tersebut. Sudah tentu sumber-sumber dalam bahasa lain penting juga, sebagaimana ditujukkan oleh judul-judul beberapa buku asing. Tetapi sumber berbahasa Belanda harus dianggap sebagai yang utama. Tanpa itu, penelitian mengenai aspek mana pun dari sejarah Indonesia mustahil dilakukan. Bahkan bila bahan-bahan itu sendiri tertulis dalam bahasa lain, Sansekerta atau Jawa Kuno misalnya, peneliti akan mengetahui bahwa komentar yang terbaik, dan seringkali satu-satunya, tentang sumber itu diperoleh dalam bahasa Belanda.

Namun dilihat sepintas lalu, sebagian besar sumber-sumber Belanda mungkin tampak tidak penting kaitannya dengan sejarah Indonesia. Seorang sejarawan Indonesia berhak bertanya: apa peduliku pada berita-berita yang dicatat oleh suatu bangsa lain selain bangsa Indonesia? Laporan-laporan resmi Belanda pasti melukiskan kehidupan serta tindakan orang Belanda, dan bukan orang Indonesia. Laporan itu ditulis dari sudut pandang Eropa, bukan Asia.

Semua itu merupakan keberatan yang menyakinkan, namun jawabannya dapat ditemukan. Pertama-tama, seluruh sumber Belanda saja, yang bersifat naskah dalam tulisan tangan maupun cetakan harus ditekankan artinya. Berjilid-jilid buku bersampul kulit dari berita-berita VOC yang dijajarkan dalam almari Arsip Negara di Den Haag saja sudah berjumlah lebih dari duabelas ribu buah. Berita-berita dari pengganti Kompeni, yaitu Pemerintah Hindia Belanda sebagian diantaranya sudah terjilid, sebagian lainnya masih dalam berkas-berkasnya yang asli sepuluh kali lebih banyak dari jumlah itu. Tentu sangat ganjil jika himpunan yang begitu banyak tidak mengandung penjelasan tentang sekurang-kurangnya beberapa hal yang bersifat non-Eropa. Lagi pula, penjelasan itu tidak dapat diperoleh dari sumber mana pun.

Kedua, para pegawai Belanda di Indonesia sejak masa yang paling awal, mempunyai banyak kepentingan dan tanggung jawab di luar kegiatan-kegiatan perdagangan dan tata usaha sehari-hari. Pada abad ke-17, ketika ketidaktahuan Eropa tentang Asia lebih besar daripada yang ada sekarang, para pegawai VOC harus menyiapkan laporan yang teliti mengenai keadaan di Indonesiabagi para tuannya di Belanda dengan sedikit gambaran tentang keadaan Indonesia, sehingga keputusan yang diambil di Belanda mempunyai dasar yang lebih kokoh daripada dugaan semata. Kemudian, ketika Pemerintah Hindia-Belanda memerintah di seluruh Indonesia, para pegawainya diharuskan memberikan laporan tentang seluruh negeri dan setiap rincian tentang hukum dan kebiasaan setempat yang menarik perhatiannya. Sekali lagi, tujuannya ialah agar kebijakan pemerintah dapat disesuaikan dengan tuntutan tempat dan waktu, dan bukannya secara tidak sengaja diwarnai oleh prasangka atau kesalahpahaman. Umumnya tugas itu dilaksanakan secara lebih cakap oleh para pegawai Belanda di Timur daripada para pegawai negara kolonial manapun. Boleh jadi karena para pegawai Belandalah yang paling terlatih. Laporan mereka yang berjilid-jilid itu kin dapat dipelajari oleh para sejarawan apabila mereka mempunyai keinginan.

Ketiga, meskipun negeri Belanda memilki tanah jajahan yang luas pada hakikatnya hanya merupakan negara yang kecil. “Tanah Jajahan” menggembung lebih besar dalam khayalan orang Belanda daripada, misalnya dalam khayalan orang Inggris atau Perancis. Pada abad ke-19 kalangan terpelajar di Belanda cukup mengetahui permasalahan Indonesia, dan cukup banyak orang Belanda yang memiliki pengalaman pribadi dengan Indonesia. Pada zaman yang sama, tingkat ketidaktahuan orang Inggris dan sikap masa bodoh orang Perancis terhadap urusan jajahan sudah umum dikenal. Pada abad ke-19 juga, ketika Inggris menemukan pasaran terbaik untuk hasil industrinya bukan di tanah jajahannya di masa itu, melainkan di bekas tanah  jajahannya, yaitu Amerika Serikat. Perekonomian Belanda dan Indonesia sebaiknya semakin lama semakin terjalin erat satu sama lain dengan berlalunya abad itu. Akibat dari integrasi yang relative tinggi di bidang budaya dan ekonomi, komentar Belanda terhadap urusan Indonesia biasanya canggih dan tepat, meskipun tidak selalu obyektif. Sumber-sumber Belanda bagi sejarah Indonesia hendaknya ditinjau dalam pertimbangan itu. Dalam arsip-arsip Belanda, para peneliti akan menemukan banyak hal yang hanya penting bagi sejarawan yang menelaah negeri Belanda sendiri, dan lebih banyak lagi yang secara langsung hanya berkenaan dengan aspek-aspek teoritis dari sejarah kolonial. Seorang sejarawan Indonesia modern tidak akan mementingkan kedua hal itu. Tetapi di antara bahan-bahan yang tidak relevan itu, yang harus diakui besar jumlahnya, terselip bahan-bahan sejarah Indonesia yang sebenarnya. Sangat kurang bijaksana jika berdasarkan praduga atau ketidaktahuan sumber-sumber Belanda itu diabaikan, dengan alasan bahwa sumber-sumber itu tidak layak. Rincian sejarah Indonesia dari tahun 1595 sampai 1942 tidak akan dapat ditulis sebelum sumber-sumber tersebut dikaji secara lebih teliti dan lebih sistematis daripada yang mungkin telah dilakukan sampai sekarang.

PEMBAHASAN

  1. 1. Periode Kompeni Hindia Timur (1595-1800)

Dalam menilai mutu suatu dokumen sejarah, seorang sejarawan harus menggunakan ukuran tertentu. Misalnya saja, ia harus mengingat maksud penulisnya, baik yang diketahui maupun yang hanya dapat diduga. Apakah dokumen itu berbentuk propaganda yang dimaksudkan untuk menggelapkan atau mengelabui dan bukan untuk memberikan penjelasan? Apakah penulis memberikan penjelasan yang tidak benar karena ia takut akan hukuman atau cemoohan jika mengemukakan kebenaran? Kalau begitu halnya, dokumen itu dengan sengaja dipalsukan, dan para sejarawan akan tahu bagaimana menilainya. Tetapi mungkin penulis dokumen itu benar-benar tidak mengetahui apa yang dibicarakannya, atau ia menerima berita yang keliru, atau telah membuat tafsiran yang salah atas peristiwa yang ia saksikan. Dalam hal ini, dokumen secara tidak sadar dipalsukan, dan para sejarawan, seperti yang sebelumnya dapat memperhitungkan hal ini.

Kedua, aksioma yang umum disepakati adalah bahwa orang harus tidak begitu saja menganggap bahwa laporan yang diterbitkan lebih dapat diandalkan daripada laporan-laporan yang tidak diterbitkan, asal yang disebut terakhir itu otentik. Sebuah surat diplomatik rahasia akan lebih dapat diandalkan daripada sebuah laporan surat kabar. Sekali lagi, yang menjadi pertimbangan utama di sini ialah tujuan si penulis. Sekali lagi, yang menjadi pertimbangan utama disini ialah tujuan si penulis. Seorang diplomat tidak akan dengan sengaja mengelabui pemerintahannya sendiri, meskipun berita yang disampaikannya tidak enak didengar. Tetapi seorang redaktur suratkabar mungkin saja mencetak kebohongan dengan sengaja. Boleh jadi bukti sejarah yang sempurna adalah sebuah buku harian yang tersimpan, yang tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca orang lain kecuali si penulis sendiri.

Diukur dengan ukuran-ukuran itu, catatan-catatan Kompeni Hindia Timur Belanda memiliki nilai. Sebagai sebuah organisasi yang tertutup, Kompeni tidak pernah mengizinkan urusannya dibicarakan di muka umum, sampai akhir riwayatnya ketika oragnisasi tersebut terpaksa berbuat begitu karena bangkrut. Selama keberadaannya, Kompeni bertindak secara independent dari pemerintah Belanda di tanah air yang hanya sedikit mempunyai pengawasan terhadap kebijakan umumnya dan sama sekali tidak mempunyai pengawasan terhadap rincian pelaksanaan kebijakan tersebut. Karena itu, unsure propaganda sama sekali tidak ada dalam berita-berita Kompeni. Karena tidak pernah ada masalah yang menyangkut penerbitan kecuali jika Kompeni menghendakinya, tidak ada kekhawatiran akan pendapat umum. Jika ribuan orang Jawa mati karena wabah kelaparan, jika sebuah pasukan ekspedisi hampir musnah karena kesalahan panglimanya, dengan patuh fakta itu dilaporkan ke Belanda, tetapi tidak pernah diumumkan. Bangsa Belanda hanya mengetahui tentang Indonesia sebatas yang dinggap perlu diketahui oleh Kompeni.

Garis argument ini tentu saja tidak dapat ditarik terlalu jauh. Meskipun para pegawai Kompeni dalam menyampaikan laporan tidak perlu berhati-hati terhadap sensor masyarakat, mereka harus bertanggung jawab kepada atasannya; padahal para direktur Kompeni di Amsterdam, bukanlah majikan yang lunak. Itulah alasan mengapa hanya sedikit terdapat keterangan rinci dalam laporan-laporan Kompeni, atau dalam laporan lain yang mana pun, mengenai soal-soal seperti luas jangkauan perdagangan swasta atau besar uang suap yang diketahui telah diterima oleh raja pegawai Kompeni dari para pedagang Asia dan para raja Indonesia.

Hal ini diperkuat lagi kalau kita ingat akan maksud-maksud orang Belanda merambah daerah Timur. Sebelum abad ke-19, satu-satunya kepentingan mereka adalah perdagangan. Mereka tidak mengajukan teori-teori tentang penjajahan, mereka tidak mempunyai doktrin tentang keunggulan ras. Meskipun termasuk golongan Calvinis yang taat, mereka tidak berhasrat mengkristenkan “orang-orang Moor”. Mereka adalah saudagar, bukan pejuang perang salib. Berbeda dari orang Portugis, mereka tidak pernah membiarkan prasangka keagamaannya menghalangi keuntungan perdagangannya.

Akhirnya, catatan-catatan berita dari Kompeni boleh dipuji karena nilainya sebagai bahan penegecekan kronik asli Indonesia. Para pujangga di kerajaan-kerajaan Indonesia jarang sekali merasa perlu mencantumkan keterangan waktu yang tepat, sekalipun untuk peristiwa yang jelas-jelas penting seperti meninggalnya seorang sultan atau lahirnya seorang putra mahkota. Dalam kronik Indonesia mungkin terdapat uraian yang terinci mengenai peristiwa itu sendiri, tetapi gambaran modern dari orang Belanda, meski mengisahkan peristiwa yang sama secara lebih singkat, akan memberikan keterangan tentang tempat dan waktu yang tepat. Tambahan pula, dari berita-berita Belanda kadang kala dapat ditentukan apakah seorang pujangga kerajaan menyatakan kebenaran atau sebaliknya. Sebagaimana umum diketahui, kronik kerajaan Indonesia harus sering menghilangkan fakta sejarah masa lalu jika itu tidak menyenangkan tuannya yang sekarang. Pegawai Kompeni Belanda tentu saja tidak menemui halangan seperti itu.

A. Manuskrip

Catatan-catatan naskah Kompeni Hindia Timur Belanda yang dikenal dengan “Kolonial Archief, 1594-1803”, disimpan Arsip Negara, Den Haag. Setengah dari isinya hanya menyangkut masalah dalam negeri belanda dan pabrik-pabrik Kompeni Hindia Timur Belanda.

Mengenai Indonesia, berkas-berkas yang bernilai adalah sebagai berikut:

  1. catatan-catatan Voorcompagnien (jilid 1-107). Adalah surat-surat mengenai apa yang disebut “wilde vaart” belanda diperairan Indonesia dan tempat lain antara tahun 1595 (yaitu tahun perjalanan pertama Cornelis De Houtman) dan tahun 1602 (Tahun pembentukan Hindia Timur).
  2. arsip urusan rumah tangga dan perdagangan dewan perniagaan Amsterdam (jilid 108-494, 4386-4453 dan 448-4464). Arsip ini meliputi notulen rapat “tujuh belas tuan,” keputusan badan itu, notulen rapat Dewan perniagaan Amsterdam, dan surat serta instruksi yang dikirimkan oleh tujuh belas tuan kepada bawahan mereka di timur.
  3. keputusan gubernur jendral dan dewan hindia (jilid 558-743). Disini ditemukan naskah keputusan gubernur jendral dalam sidang dewan sejak tanggal 30 november 1613 sampai 31 desember 1971.
  4. buku-buku surat pemerintah tertinggi di Batavia (jilid 744-955). Yang terdiri dari tembusan surat, perintah dan instruksi yang dikirim oleh gubernur jendral di dewan kepada pemerintah bawahan di seluruh Indonesia.
  5. “brieven en papieren overgekomen, 1602-1794” (jilid 906-3877) yang merupakan bagian paling berharga dalam Kolonial Archief untuk sejarawan umum tentang Indonesia.

Pertama yang paling berharga adalah “generale missiven” laporan laporan yang dibuat teratur tentang keadaan harta milik Belanda di dunia timur. Mengan dung bagian mengenai bermacam-macam pabrik di daerah taklukan yang jauh, ikhtisar tetang kedudukan dan prospek keuangan kompeni secara keseluruhan.

Kedua, “Brieven Overgekomen” berisi tembusan surat yang diterima oleh gubernur jendral dalam kedudukannya di dewan dari bawahannya. Mulai tahun 1611 naskah-naskah tersebut di kumpulkan dalm jilid tahunan dalm judul “Batavia’s Inkomende Briefboek”. Julah jilid untuk setiap tahun tetap sama, yaitu sejumlah lima atau enam buah sampai tahun 1675, selanjutnya bertambah mejadi tiga puluh atau lebih sejak tahun 1730. sering amat sulit untuk membaca berita tulisan tangan kompeni dan sulit lagi untuk memahaminya. Awal abad ke-17, aksara gothic biasa dipakai di belanda. Pada masa itu banyak dipakai singakatan steno, dan huruf capital ditulis dalam bermacam-macam cara. Kalimat terlalu panjang, subyek dihilangkan, dan tanda baca sering dihilangkan atau tidak beraturan. Dibandingkan dengan tulisan tangan abad ke-17, tulisan tangan abad ke-18 lebih mudah dibaca.

B. Terbitan

Bahan sejarah “primer” maupun “sekunder” tidak dapat dibedakan dengan tegas. Isi tergantung pada masa penulisannya, subyek yang ditinjau, dan sudut pandangnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa semua yang tertulis dalam bahasa belanda tentang Indonesia, besar kemungkinan memiliki signifikasi utama bagi beberapa orang sejarawan modern. Kemungkinan tidak mungkin mendaftar semua sumber seperti itu disini. Kumpulan dokumen ini merupakan titik awal terbaik untuk melakukan penelitian.

  1. J.K.J de jonge dan lain-lainnya, ed., De opkomst van het nederlandsch gezag in oost-indie: versameling van onuitgegevene stukken uit het oud-koloniaal archief (1595-1814). Karya penting ini diterbitkan antara tahun 1862 dan 1909 dalam dua seri. Sei pertama terdiri dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penjelajahan sebelum V.O.C. dan perluasan pengaruh belanda di jawa. Seri kedua, disunting oleh P.A. tiele dan J.E Heeres, dan diberi judul tambahan: bouwstoffen voor de geschiedenis der nederlanders in den maleischen archipel. Seri ini membicarakan harta milik kompeni di Indonesia di luar jawa. Kumpulan ini mempunyai satu kelemahan. Banyak dokumen hanya disampaikan dalam bentuk intsarinya saja, dipakai oleh para editor dalam melakukan seleksi.
  2. J.A van der chijs dan lai-lainnya, ed., Dagh-register gehouen int casstel Batavia. Seri ini merupakan reproduksi dari buku harian markas besar kompeni hindia timur belanda di Batavia, antara 1624-1682. dalam dag register segala macam keterangan dicampur menjadi satu. Pernyataan-pernyataan tentang kebijakan pada masa mendatang dimuat, bersama dengan alasan-alasan yang mendasari keputusan yang diambil.
  3. J.E Heeres dan F.W Stapel, ed., Corpus diplomaticum neerlandico-indicum. Dalm seri ini dikumpulkan semua kontrak, perjanjian dan traktat yang diadakan oleh kompeni hindia timur belanda disatu pihak dan para raja asia yang mengadakan hubunagn dagang di lain pihak. Tambahan pula, dari syarat-syarat kontrak monopoli dapat disimpulkan tentang situasi ekonomi kerajaan-kerajaan yang membuat kontrak-kontrak kemakmurannya, produknya dan bahkan tingkat kelihaian dagang dan politik para penguasanya.
  4. H.T. Colenbrander dan W.Ph. coolhaas, ed., jan pietersz coen: bescheiden omtrent zijn bedrijf in indie. Kumpulan ini lebih luas jangkauanya dari pada yang mungkin dapat disimpulkan dari judulnya. Yang dijadikan criteria dalam kumpulan ini adalah bahwa dokumen tersebut berasal dari atau tertuju kepada J.P Coen dan panitia serta dewan dimana Coen mejadi anggotanya.
  5. Pieter van Dam, adalah sekertaris kantor pusat kompeni hindia timur belanda di Amsterdam tahun 1652 sampai 1706. Van Dam diberikan tugas oleh Tujuh belas tuan untuk menulis “gambaran yang pasti dan tepat” mengenai cara-cara administrasi dan perdagangan kompeni. Hasilnya adalah Beschryvinge yang monumental tersebut.
  6. Werken uitgegeven door de linschoten-vereeninging. Menerbitkan cetak ulang perjalanan bangsa belanda pada tahun 1909 dan sampai kini telah mencapai 50 jilid. Kira-kira sepertiganya langsung berhubungan dengan Indonesia, teksnya mudah dipahami karena dilengkapi dengan indeks yang amat bagus. Dengan indeks ini Banyak masalah mengenai identifikasi nama tempat, ketentuan mengenai berat dan ukuran serta nilai relative dari berbagai mata uang local yang berbeda-beda, dapat dipecahkan dengan memuaskan.

Periode Pemerintahan Hindia Belanda, (1816-1942)

Sampai kini, kita hanya meninjau sumber-sumber untuk sejarah Indonesia sebagaimana yang sampai kepada kita dari zaman Kompeni Hindia Timur Belanda. Pada akhir abad ke-18 Kompeni mundur dengan cepat. Kompeni tidak berhasil mengatasi pukulan-pukulan di bidang keuangan yang dideritanya selama Perang Inggris-Belanda pada tahun 1780-1784. Pada tahun 1796 para direkturnya terpaksa menyerahkan kekuasaan mereka kepada sebuah panitia yang dibentuk oleh kaum revolusioner pro-Perancis, yang telah merebut kekuasaan di negeri Belanda pada tahun sebelum itu, dan pada tanggal 31 Desember 1799 Kompeni dibubarkan.

Dalam jangka waktu enam belas tahun setelah itu, bangsa Perancis dan Inggris menguasai harta milik Belanda di Indonesia. Sampai tahun 1811 bangsa Belanda secara nominal masih memerintah In­donesia, tetapi penguasa yang sebenarnya dari Kepulauan Hindia dan juga negeri Belanda sendiri adalah Napoleon.

Pada bulan September tahun 1811, Jawa jatuh ke tangan Inggris sampai tahun 1816, di mana seluruh bekas milik Belanda di kepulauan tersebut dikembalikan kepada Belanda, sesuai dengan Konvensi London. “Pemerintah Hindia Belanda” dilantik di Batavia pada 19 Agustus 1816, dan tetap memegang kekuasaan Belanda di In­donesia sampai saat mereka diusir Jepang pada tahun 1942.

Pemerintah baru itu membawa Indonesia ke suatu jenis tata pemerintahan yang lain dari semua jenis tata pemerintahan yang pernah ada di negeri ini sebelumnya. Kompeni Hindia Timur merupakan perusahaan dagang yang mengejar laba, yang hanya memikirkan transaksi jual beli dengan mengesampingkan apa saja. Kompeni tidak memiliki misi budaya (mission civilisatrice), tidak berhasrat melakukan campur tangan dalam tata cara hidup rakyat yang diajak berniaga. Ia memang mendorong produksi bahan ekspor, tetapi kecuali dalam hal kopi dan gula di Jawa sampai jumlah terbatas ia tidak mengaturnya. Sebaliknya, Pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19 dan ke-20 merupakan usahawan besar. Di bawah pengawasannya, In­donesia lambat laun diubah menjadi sebuah mesin produksi model Barat. Dalam proses itu mulai diperkenalkan perkebunan, dinas-dinas sosial dan sedikit industrialisasi, sedangkan berbagai peraturan serta ordonansi pemerintah mulai melibatkan jutaan penduduk Indonesia, yang nenek moyangnya hampir tidak menyadari kehadiran Kompeni Hindia Timur Belanda.

Perubahan ini tercermin dalam berbagai laporan administrasi Pemerintah Hindia Belanda. Dalam zaman Kompeni orang dapat membedakan dengan jelas antara dokumen yang berhubungan dengan Kompeni sendiri dan dokumen yang berkenaan dengan sejarah asli Indonesia; sementara catatan-catatan resmi sejak tahun 1816 bukan saja campur baur isinya, tetapi juga lebih luas jangkauannya. Peran Kompeni dalam urusan-urusan Indonesia pada umumnya sebagai pihak luar; hanya dengan enggan sekali Kompeni akhirnya bersedia menjadi pemain. Di sisi lain, Pemerintah Hindia Belanda adalah “Negara.” Hanya sedikit peristiwa yang terjadi di negeri ini, dari pembangunan mesjid sampai penggalian sumur desa, yang lambat laun tidak berada di bawah pengawasannya. Sebagai akibatnya, berita-beritanya berhubungan dengan setiap aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial Indonesia.

Sumber-sumber nonpemerintah memiliki keadaan yang sama. Sejak abad ke-17 dan ke-18, hanya sedikit bahan yang selamat, kecuali dokumen-dokumen Kompeni Hindia Timur, karena Kompeni adalah satu-satunya organisasi Belanda yang aktif di wilayah itu. Tetapi pada abad ke-19 dan ke-20 muncul semua jenis badan hukum non­pemerintah: perusahaan dagang, serikat buruh, partai politik, bank, perusahaan asuransi, maskapai pelayaran, perusahaan tambang, kantor impor dan ekspor, sekolah, perkumpulan misionaris, dan sebagainya. Bagian terbesar di antaranya adalah organisasi orang Belan­da, atau setidaknya yang menggunakan bahasa Belanda. Semuanya mempunyai hubungan erat dengan hal ihwal Indonesia, dan laporan-laporan mereka harus dianggap sebagai bahan-bahan sumber Belanda asli untuk sejarah Indonesia.

Tidak praktis untuk mendaftar seluruh bahan semacam itu. Karena itu, tujuan bab berikut pertama-tama adalah menggambarkan catatan-catatan tertulis dari Pemerintah Hindia Belanda (dalam Arsip Negara, Den Haag); kedua, untuk meminta perhatian sejenak bagi terbitan-terbitan resmi yang penting dari periode 1816-1942; dan ketiga, untuk menunjukkan dua buah sarana riset yang dapat membantu untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber-sumber nonpemerintah.

A. Manuskrip

Arsip-arsip bekas Kementrian Urusan Jajahan terbagi atas dua seksi utama: arsip Kementerian itu sendiri dan salinan terjemahan-terjemahan Pemerintah Hindia Belanda yang dikirimkan ke negeri Be­landa dari Batavia.

1. Berita-berita Kementrian Urusan Daerah Jajahan

Seri yang terkenal dengan nama Gewoon Archief (Arsip Biasa) ini, meliputi surat-surat yang keluar dan masuk rehari-hari dari Kementrian ini tentang semua masalah yang pada waktu itu tidak dianggap bersifat rahasia. Berkas sejumlah 1906 buah yang meliputi jangka waktu 1814-1849 ditempatkan di dalam gudang utama di Bleijenburg, Den Haag. Berkas-berkas tentang tahun 1850-1900 (berjumlah 5250 buah) disimpan dalam sebuah gudang tambahan di Schaarsbergen, dekat Arnhem, tetapi dapat digunakan di Den Haag berdasarkan surat izin. Berkas-berkas Kementrian tentang masa sesudah tahun 1900 tidak terbuka untuk umum.

Yang lebih penting bagi para sejarawan Indonesia ialah Geheim Archief (Arsip Rahasia). Pada abad ke-19 banyak masalah yang digolongkan rahasia, yang sekarang dalam keadaan yang sama tidak akan dimasukkan ke dalam jenis itu. Karena itu, Geheim Archief lebih kaya dalam segi penjelasan umum dibandingkan dengan yang mungkin terbayang melalui namanya. Antara lain terkandung di dalamnya pembahasan mengenai rancangan kebijakan, pernyataan pendapat mengenai tindakan pemerintah pada masa lampau, dan uraian ten­tang perundingan dengan negara dan orang asing. Memang, rupanya segala sesuatu yang seandainya diumumkan akan dapat menyulitkan pemerintah, telah dimasukkan ke dalam Geheim Arhief dan bukannya Gewoon Archief. Tentu saja hal itu menyebabkan orang menduga bahwa yang tersebut pertama lebih dapat diandalkan karena merupakan sumber yang lebih bebas pengungkapannya.

Berkas-berkas lain dari Kementrian Urusan Jajahan yang bertahan dengan sejarah Indonesia mencakup Kabinetsarchief, yang memuat keterangan mengenai transaksi dan keputusan pribadi para Menteri Urusan Jajahan.

2. Berkas-berkas Pemerintah Hindia Belanda

“Dekrit Hindia Timur” di mana termuat transaksi-transaksi Pemerintah Hindia Belanda, ter­bagi ke dalam empat sub-judul. Pertama, dibagi menjadi dekrit “biasa” dan dekrit “rahasia”; kedua, dibagi menjadi dekrit Gubernur Jendral dalam kedudukannya di dewan (“in Rade”) dan dekrit Gubernur-Jenderal yang bertindak dalam kedudukannya sendiri (“buiten Rade”). Dengan Regeeringsreglement tahun 1836, Dewan Hindia (“Raad van Indie”) dilucuti fungsi eksekutifnya dan menjadi badan penasihat saja. Karenanya, sejak itu semua dekrit dikeluarkan oleh Gubernur Jendral sendiri. Tetapi, sebelum tahun 1836 Gubernur Jen­dral diberi kuasa untuk mengambil keputusan atas tauggung jawabnya sendiri dalam beberapa hal, tetapi tidak dalam semua hal. Ka­rena itu dekrit-dekrit yang muncul sampai tahun 1836 keluar di bawah dua sub-judul: “in Rade” dan “buiten Rade.”

Berikut ini adalah daftar dari pelbagai koleksi Dekrit Hindia Timur, dan sebagaimana yang di bagi-bagi dalam Arsip Negara:

  • Surat-Surat  dari   Komisaris  Jenderal   Hindia   Belanda,  1816-1828; Transaksi dan Dekrit Komisaris Jendral Hindia Belanda, 1816-1817 dan  1826-1828;  Dekrit Rahasia Komisaris Jendral Hindia Belanda, 1816-1819.
  • Dekrit Gubernur Jendral Hindia  Belanda  Bersama Dewan, 1819-1836. Dekrit Rahasia Gubernur Jendral Hindia Belanda Bersama Dewan, 1819-1834.

B. Terbitan Resmi

Laporan tahunan Pemerintah Hindia Belanda kepada Majelis Perwakilan Tinggi yang dikenal dengan nama Koloniale Verslagen, terbit sebagai pelengkap bagi Staatscourant (diterbitkan di Belanda) sejak tahun 1851/2 dan seterusnya. Fakta dan angka resmi serta rincian Undang-undang, ordonansi dan peraturan pemerintah yang dapat diterapkan di Indonesia, dapat diperoleh uari Almanak van Neder­landsch-Indie dan Staatsblad van Nederlandsch-Indie, Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indie serta Javasche Courant. Pengumuman anggaran belanja, perdebatan soal jajahan, pernyataan tentang ke­bijakan pemerintah, dan banyak informasi kecil lainnya, dapat ditemukan dalam Handelingen der 1e en 2e Kamer der Staten-Generaal (Laporan tantang Perdebatan Parlemen). Handelingen van den Volk-sraad, (Transaksi-Transaksi Dewan Rakyat), diterbitkan sejak tahun 1918 dan seterusnya, yakni tahun pelantikan Volksraad atau Par­lemen Hindia Belanda. Banyak bahan untuk sejarah hukum, sejarah sosial dan sejarah ekonomi dapat juga ditemukan dalam laporan tahunan pelbagai kementrian Pemerintah Hindia Belanda.

C. Sarana Bantu Pendidikan

Akhirnya dapat disebutkan dua terbitan yang bersama-sama memberi uraian yang boleh dikatakan lengkap tentang sumber-sumber tercetak mengenai sejarah Indonesia yang ada dalam bahasa Belanda. Keduanya mendaftar bahan sekunder maupun primer, tetapi referensi yang diberikan cukup terinci sehingga pada umumnya memungkinkan kita untuk membedakan yang satu dari yang lainnya.

Yang. pertama adalah Gitalogus der Koloniale Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie en het Indisch Genootschap (4 jilid, 1908-1937). Dalam katalog ini disebut hampir seluruh terbitan sejarah tentang jajahan Belanda yang muncul sampai tahun 1935. Karena itu katalog ini dapat dianggap sebagai bibliografi sejarah Indonesia yang hampir lengkap yang ditulis sampai tahun itu.

Alat bantu penelitian tambahan yang bernilai adalah J.C. Hooykaas dan lain-lain, ed., Repertorium op de koloniale littcratuur (11 jilid, 1877-1935). Karya ini merupakan catalogue raisonne dari semua artikel dalam berbagai majalah, jurnal, dan transaksi perkumpulan-perkumpulan ilmiah yang berkenaan dengan wilayah Belanda di seberang lautan, dan diterbitkan dalam wilayah itu atau di negeri Belanda antara tahun 1595-1932. Kepustakaan majalah Belanda memuat bahan-bahan rujukan asli secara melimpah ruah. Dalam majalah il­miah yang daftar namanya terdapat di dalam Repertorium, terdapat banyak terjemahan kronik Indonesia, berbagai kumpulan dokumen, dan laporan serta notulen asli dari banyak konperensi dan komisi penyelidik pemerintah.

Dalam analisis tersebut, tujuan kami ialah menggambarkan sum­ber-sumber sejarah Indonesia yang tertulis dalam bahasa Belanda. Karena sifat hubungan antara Belanda dengan Indonesia selama tiga setengah abad yang lalu, sejumlah besar sumber itu tampak terlalu “Eropa-Sentris”, dan dilihat dalam konteks sekarang tampak bersifat memihak secara menyakitkan, Tetapi, sebagaimana dikemukakan tadi, akan celaka akibatnya seandainya sumber-sumber tersebut dianggap remeh hanya karena alasan itu. Tugas para sejarawan tentang sejarah Indonesia modern terhadap sumber-sumber Belanda adalah memisahkan emas dari loyang. la akan menyadari bahwa tugas itu memberi kepuasan, meskipun menuntut banyak tenaga dan pikiran.

PENUTUP

Penulisan sejarah Indonesia yang dirasakan dalam dekade ini amat jauh dari kondisi yang diharapkan. Hal ini terpancar ketika penulisan sejarah memfokuskan diri kepada sebuah ruangan yang disebut dengan istilah Historiografi Konvensional.

Oleh karena motivasinya adalah sebagai bahan laporan maka yang ditulisnya pun adalah sejarah dan perkembangan orang-orang asing di daerah kolonial khususnya Indonesia. Sangat sedikit hasil historiografi kolonial yang menceritakan tentang kondisi rakyat jajahan, atau bahkan mungkin tidak ada. Toh, kalau pun tercatat, orang pribumi itu sangat dekat hubungannya dengan orang asing dan yang telah berjasa pada Pemerintah Kolonial.

Selain itu, ciri dari historiografi kolonial masa Hindia Belanda adalah memiliki sifat Europa-Centrisme atau yang lebih fokusnya adalah Neerlando-Centrsime. Boleh dikatakan bahwa sifat ini memusatkan perhatiannya kepada sejarah bangsa Belanda dalam perantauannya, baik dalam pelayarannya maupun permukimannya di benua lain. Jadi yang primer ialah riwayat perantauan atau kolonisasi bangsa Belanda, sedangkan peristiwa-peristiwa sekitar bangsa Indonesia sendiri menjadi sekunder.

DAFTAR PUSTAKA

Soedjatmoko. 1995. Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar. Jakarta:    Gramedia Pustaka Utama.

Sartono Kartodirdjo. 1968. Beberapa Fatsal dari Historiografi Indonesia.   Yogyakarta: Kanisius.

Okta, Doni. 2007. Historiografi Tanah Melayu Pewarna Sejarah Nasional Indonesia. “Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Se-Indonesia (IKAHIMSI)”. Semarang: UNNES.

POLITIK KOLONIAL LIBERAL abad 19

•27 Desember 2008 • 14 Komentar

POLITIK KOLONIAL LIBERAL DAN AGRARISCHE WET
DI INDONESIA ABAD XIX

Politik kolonial liberal di Eropa pada awalnya merupakan cerminan antara perbedaan dalam bidang politik yang berhaluan totalitarisme (fasisme dan komunisme) dan liberalisme (sosialisme dan kapitalisme). Hubungan timbal balik antara ekonomi pasar dengan liberalisasi politik yang relatif bisa dilihat pada studi perbandingan mengenai negara-negara fasis maupun komunis. (Edwin Fogelman: 150, 1985)
Doktrin liberal jauh lebih mengutamakan masyarakat dari pada negara. Dalam doktrin liberal klasik, “masyarakat pada dasarnya dianggap mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan negara baru ikut campur tangan hanya kalau usaha-usaha masyarakat yang bersifat sukarela menemui kegagalan”.
Dengan demikian, teori Negara sebagai alat menempatkan negara pada kedudukannya sebagai pelengkap. Sejauh individu dapat menjalankan kehidupannya tanpa Negara, kaum liberal menentang keberadaan negara bahkan jika negara dapat melakukan yang lebih baik dari pada individu. (Edwin Fogelman: 190, 1985)
Selain itu, konsep hukum dibalik hukum secara langsung diturunkan dari pandangan kosesual Negara dan masyarakat dalam liberalisme klasik. Masyarakat dipahami sebagai himpunan bermacam-macam perkumpulan sukarela, dan negara itu juga pada intinya dianggap sebagai badan yang diorganisasikan secara sukarela, karena otoritasnya diperoleh atas dasar persetujuan mereka yang diperintah. Liberalisme selalu menganut pemikiran bahwa hubungan antara Negara dan masyarakat atau antara pemerintah dan individu pada akhirnya ditentukan oleh hokum yang kedudukannya lebih tinggi daripada hukum negara. (Edwin Fogelman:191, 1985)
Paham kebebasan liberalisme mulai tumbuh subur di Eropa dan dianggap sebagai paham yang paling sesuai untuk diterapkan oleh negara-negara yang menjunjung tinggi kebebasan. Liberalisme muncul sebagai sikap pendobrakan terhadap kekuasaan absolut dan didasarkan atas teori rasionalistis yang umum dikenal sebagai Social Contract. Sejak tahun 1900-an, politik dan ekonomi liberal memiliki hubungan yang sangat erat.  Gagasan ekonomi liberal didasarkan pada sebuah pandangan; setiap individu harus diberi akses seluas mungkin untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya, tanpa ada intervensi dan campur tangan dari negara.   Atas dasar itu, campur tangan negara tidak diperlukan lagi. Bila liberalisme awal (early liberalism) lebih menekankan pada hak-hak politik, maka sejak tahun 1900-an, liberalisme telah mencakup hampir seluruh dimensi kehidupan, termasuk di dalamnya liberalisasi pemikiran. (Ramadhan: 2006)
Pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia tidak terlepas dari perubahan politik Belanda. Pada tahun 1850, golongan liberal di negeri Belanda mulai memperoleh kemenangan dalam pemerintahan. Kemenangan itu diperoleh secara mutlak pada tahun 1870, sehingga tanam paksa dapat dihapuskan. Mereka berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta. Pemerintah hanya mengawasi saja, yaitu hanya sebagai polisi penjaga malam yang tidak boleh campur tangan dalam bidang ekonomi. Sistem ini akan menumbuhkan persaingan dalam rangka meningkatkan produksi perkebunan di Indonesia. Dengan demikian pendapatan negara juga akan bertambah banyak.
Untuk mewujudkan sistem tersebut, pada tahun 1870 di Indonesia dilaksanakan politik kolonial liberal atau sering disebut “politik pintu terbuka” (open door policy). Sejak saat itu pemerintahan Hindia Belanda membuka Indonesia bagi para pengusaha swastaasing untuk menenemkan modalnya, khususnya di bidang perkebunan. Pelaksanaan sistem liberal ini ditandai dengan keluarnya Undang-Undang De Waal, yaitu Undang-undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Undang-Undang Gula (Agrarische Wet) menjelaskan, bahwa semua tanah di Indonesia adalah milik pemerintah kerajaan Belanda. Oleh karena itu, pihak swasta boleh menyewanya dalam jangka waktu antara 50-75 tahun di luar tanah-tanah yang digunakan oleh penduduk untuk bercocok tanam.
Sistem ekonomi kolonial antara tahun 1870 dan 1900 pada umumnya disebut sistem liberalisme. Yang dimaksudkan disini adalah bahwa pada masa itu untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial, modal swasta diberi peluang sepenuhnya untuk mengusahakan kegiatan di Indonesia, khususnya perkebunan-perkebunan besar di Jawa maupun di luar Jawa. Selama masa ini, pihak-pihak swasta Belanda maupun swasta Eropa lainnya mendirikan berbagai perkebunan-perkebunan kopi, teh, gula, dan kina. Pembukaan perkebunan-perkebunan besar ini dimungkinkan oleh Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) yang dikeluarkan pada tahun 1870. Pada suatu pihak Undang-undang Agraria membuka peluang bagi orang-orang asing, artinya orang-orang bukan pribumi Indonesia untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia. (Poesponegoro, Marwati Djoned: 118, 1993)

Pelaksanaan Politik Pintu Terbuka
Pada tahun 1860-an politik batig slot (mencari keuntungan besar) mendapat   pertentangan   dari   golongan   liberalis   dan   humanitaris. Kaum   liberal   dan   kapital   memperoleh   kemenangan   di   parlemen. Terhadap   tanah   jajahan   (Hindia   Belanda),   kaum   liberal   berusaha memperbaiki   taraf kehidupan   rakyat   Indonesia.   Keberhasilan tersebut   dibuktikan   dengan   dikeluarkannya   Undang-Undang Agraria tahun 1870. Pokok-pokok UU Agraria tahun 1870 berisi:
1) Pribumi diberi hak memiliki tanah dan menyewakannya kepada pengusaha  swasta, serta
2)  Pengusaha   dapat   menyewa   tanah   dari   gubernemen   dalam jangka waktu 75 tahun.
Dikeluarkannya UU Agraria ini mempunyai tujuan yaitu:
1) Memberi kesempatan dan jaminan kepada swasta asing (Eropa) untuk membuka usaha dalam bidang perkebunan di Indonesia, dan
2)  Melindungi hak atas tanah penduduk agar tidak hilang (dijual).
UU Agraria tahun 1870 mendorong pelaksanaan politik pintu terbuka yaitu membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Pemerintah kolonial hanya memberi kebebasan para pengusaha untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya. Hal ini dimaksudkan agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing. Tanah sewaan itu dimaksudkan untuk memproduksi tanaman yang dapat diekspor ke Eropa.
Selain UU Agraria 1870, pemerintah Belanda juga mengeluarkan   Undang-Undang Gula (Suiker Wet) tahun 1870. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha perkebunan gula. Isi dari UU ini yaitu:
1)  Perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap, dan
2)  Pada   tahun   1891   semua   perusahaan   gula   milik   pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta.
Dengan adanya UU Agraria dan UU Gula tahun 1870, banyak swasta asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, baik dalam usaha perkebunan maupun pertambangan. Berikut ini beberapa perkebunan asing yang muncul di Indonesia :
1)    Perkebunan tembakau di Deli, Sumatra Utara.
2)    Perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
3)    Perkebunan kina di Jawa Barat.
4)    Perkebunan karet di Sumatra Timur.
5)    Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara.
6)    Perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Politik pintu terbuka yang  diharapkan   dapat   memperbaiki kesejahteraan rakyat, justru membuat rakyat semakin menderita. Eksploitasi terhadap sumber-sumber pertanian maupun tenaga manusia semakin hebat. Rakyat semakin menderita dan sengsara. Adanya UU Agraria memberikan pengaruh bagi kehidupan rakyat, seperti   berikut:
1)  Dibangunnya fasilitas perhubungan dan irigasi.
2)  Rakyat menderita dan miskin.
3)  Rakyat   mengenal   sistem   upah   dengan   uang,   juga   mengenal barang-barang ekspor dan impor.
4) Timbul   pedagang   perantara.   Pedagang-pedagang   tersebut pergi ke   daerah   pedalaman,   mengumpulkan   hasil   pertanian dan menjualnya kepada grosir.
5) Industri   atau   usaha   pribumi   mati   karena   pekerja-pekerjanya banyak yang pindah bekerja di perkebunan dan pabrik-pabrik.
Pengaruh Politik Liberalis Bagi Indonesia
Sama halnya dengan negara-negara lain, di negeri Belanda para pengikut aliran liberalisme berpendapat bahwa negara seharusnya tidak campur tangan dalam kehidupan ekonomi, tetapi membiarkannya kepada kekuatan-kekuatan pasar. Mengikuti Adam Smith, para pengikut aliran liberalisme berpendapat bahwa satu-satunya tugas negara adalah memelihara ketertiban umum menegakkan hukum, dengan demikian kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Agar hal ini dapat diwujudkan, para pengikut aliran liberalisme menghendaki agar segala rintangannya yang sebelumya telah dibuat dihapuskan. (Poesponegoro, Marwati Djoned: 121, 1993)
Ketika orang-orang liberal mencapai kemenangan politik di negeri Belanda (setelah tahun 1850) mereka mencoba menerapkan azas-azas liberalisme di koloni-koloni Belanda khususnya di Indonesia. Mereka berpendapat ekonomi Hindia-Belanda akan berkembang dengan sendirinya jika diberi peluang sepenuhnya kepada kekuatan-kekuatan pasar untuk bekerja sebagaimana mestinya. Dalam prakteknya diartikan sebagai kebebasan berusaha dan adanya modal swasta Belanda untuk mengembangkan sayapnya di Hindia-Belanda dalam berbagai usaha kegiatan ekonomi.  (Poesponegoro, Marwati Djoned: 121, 1993)
Bagi bangsa Indonesia, politik liberalisme jelas merupakan ideologi yang dapat mengancam kelangsungan kebangsaan Indonesia karena secara material, di dalamnya terkandung nilai-nilai sosial-politik yang tidak sesuai dan bertentangan dengan sikap politik bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Gerakan globalisasi dengan ideologi liberalismenya secara material adalah upaya sistematis taktis dari negara Barat yang diarahkan untuk meruntuhkan kesepakatan politik bangsa Indonesia dalam memandang hakikat nation state.
Politik pintu terbuka ternyata tidak membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Van Deventer mengecam pemerintah Belanda yang tidak memisahkan keuangan negeri induk dan negeri jajahan. Kaum liberal dianggap hanya   mementingkan prinsip kebebasan untuk mencari keuntungan  tanpa memerhatikan   nasib rakyat. Contohnya perkebunan tebu yang mengeksploitasi tenaga rakyat secara besar-besaran.
Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda sangat  besar. Negeri Belanda mencapai kemakmuran yang sangat pesat. Sementara rakyat di negeri jajahan sangat miskin dan menderita. Oleh karena itu, van Deventer mengajukan politik yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat. Politik ini dikenal dengan politik etis atau politik balas budi karena Belanda dianggap mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia yang dianggap telah membantu meningkatkan kemakmuran negeri Belanda. Politik etis yang diusulkan van Deventer ada tiga hal, sehingga sering disebut Trilogi van Deventer. Isi Trilogi van Deventer dan penyimpangan-penyimpangannya.
Berikut ini Isi Trilogi van Deventer antara lain:
1)  Irigasi (pengairan), yaitu diusahakan pembangunan irigasi untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk untuk membantu peningkatan kesejahteraan penduduk,
2)  Edukasi (pendidikan), yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik,
3)  Migrasi (perpindahan penduduk), yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padatpenduduknya (khususnya Pulau Jawa) ke daerah lain yang jarang penduduknya agar lebih merata.
Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan-penyimpangan tersebut:
1)  Irigasi
Pengairan (irigasi) hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.
2)  Edukasi
Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan   untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah Pendidikan   yang   dibuka untuk seluruh rakyat, hanya  diperuntukkan   kepada   anak-anak   pegawai   negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya.
3)  Migrasi
Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatra Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor atau pengawasnya.
Walaupun pemikiran liberalisme di Hindia-Belanda diawali dengan harapan-harapan besar mengenai keunggulan sistem liberal dalam meningkatkan perkembangan ekonomi koloni sehingga menguntungkan kesejahteraan rakyat Belanda maupun rakyat Indonesia, namun pada akhir abad 19 terlihat jelas bahwa rakyat Indonesia sendiri tidak mengalami tingkat kemakmuran yang lebih baik dari sebelumnya. Meskipun produksi untuk ekspor meningkat dengan pesat antara tahun 1870-1900, namun pada akhir abad 19 mulai nampak bahwa orang-orang Indonesia di pulau Jawa telah mengalami kemerosotan dalam taraf hidup mereka. Hal ini menimbulkan kritik-kritik yang tajam di negeri Belanda. (Poesponegoro, Marwati Djoned: 123-124, 1993)

Referensi

Jemadu, Alex (Fogelman, Edwin). 1987. Isme-Isme Dewasa Ini. Jakarta: Erlangga
Poesponegoro, Marwati Djoned. 1993. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta: Balai Pustaka
Ramadhan, Syamsudin. 2006. Liberalisme.
Dalam http: //www.syariahpublications.com (Diunduh: 19/12/08)
Suwanto, dkk. 1997. Sejarah Nasional dan Umum. Semarang: Aneka Ilmu